Ini Dia Perusahaan Indonesia dengan Gaji Tertinggi

Berikut ini perusahaan indonesia dengan gaji tertinggi

PT Bank Central Asia Tbk

Gaji : 4 - 25 Juta/Bulan

PT Bank Central Asia atau yang kita kenal dengan singkatan BCA adalah bank indonesia yg didirikan tahun 1957, BCA ini termasuk bank swasta terbesar di indonesia

PT Astra International Tbk

Gaji : 5 - 30 Juta/Bulan

PT Astra International Tbk adalah konglomerat Indonesia yang dikendalikan oleh Jardine Matheson. Ini adalah grup otomotif independen terbesar di Asia Tenggara

PT Pertamina

Gaji : 8,5 - 30 Juta/Bulan

PT Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas alam milik negara Indonesia yang berbasis di Jakarta. Itu dibuat pada Agustus 1968 oleh penggabungan Pertamina dan Permina

PT Kereta Api Indonesia

Gaji : 4 - 32 Juta/Bulan

PT Kereta Api Indonesia atau yang dikenal sekarang PT KAI merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang

PT Telkom Indonesia

Gaji : 14 - 34 Juta/Bulan

PT Telkom Indonesia yang dikenal sebagai Telkom, adalah konglomerasi telekomunikasi multinasional Indonesia. Telkom tercatat di Bursa Efek Indonesia dan memiliki secondary listing di New York Stock Exchange.

PT Freeport Indonesia

Gaji : 10 - 42 Juta/Bulan

Freeport Indonesia adalah perusahaan pertambangan besar di Indonesia yang berafiliasi dengan American Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

PT Jakarta International Container Terminal

Gaji : 35 Juta/Bulan

Jakarta International Container Terminal (JICT), perusahaan patungan antara Pelabuhan Hutchison dan Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan terminal peti kemas terbesar di Indonesia. JICT mengoperasikan layanan peti kemas untuk kapal laut di pelabuhan Tanjung Priok dan berlokasi strategis di jantung industri Jawa. Sejak didirikan pada tahun 1999, JICT telah berkomitmen untuk melayani sebagai pintu gerbang negara dengan jalur pelayaran utama laut dalam dan laut pendek.

Angka gaji atau rate gaji di atas belum termasuk tunjangan,

Jadi perusahaan mana yg mendi impian anda untuk bekerja? persiapkan diri anda, 

13.03.00 | 0 komentar | Read More

Upah Minimum Provinsi UMP 2022

Hubungan antara ekonomi dan kehidupan sosial salah satunya berada pada kebijakan yang mengatur besarnya nilai upah bagi pekerja atau buruh. Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah kebijakan tentang upah minimum propinsi atau UMP. Perubahan terkini tentang Upah Minimum Provinsi 2022 bisa memberi pengaruh pada tingkat kesejahteraan warga negara yang tinggal di 34 provinsi di wilayah NKRI. 

Upah Minimum Provinsi 2022, Jakarta Tertinggi dan Jawa Tengah Terendah,

Muncul Penolakan Kenaikan Upah Minimum Propinsi 2022

Setelah diumumkan di awal tahun 2022 lalu, muncul berbagai penolakan dari kaum buruh terkait besarnya kenaikan UMP pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan UMP pada tahun sebelumnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berupa kenaikan UMP yang terbilang kecil didasari oleh kondisi ekonomi yang mesu dan inflasi yang terjadi selama masa pandemi.

Nilai rata – rata Upah Minimum Provinsi 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,09% saja jika dibandingkan dengan UMP pada tahun 2021 lalu. Sedangkan penentuan upah minimum propinsi atau UMP merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing – masing.

Menteri Ida Fauziyah menyatakan bahwa besarnya kenaikan UMP tersebut didasarkan pada Kebijakan Penetapan Upah Minimum Pekerja 2022 yang juga menjadi bagian dari Undang – undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan – aturan turunannya seperti PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan tenaga kerja.

Jakarta Memiliki UMP Tertinggi

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki nilai UMP tertinggi di antara 34 provinsi yang ada di Indonesia. Penetapan UMP DKI Jakarta bahkan melalui beberapa revisi atau perubahan mengingat adanya desakan dari buruh yang menuntut kenaikan UMP lebih tinggi. Beberapa kelompok buruh mengajukan tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi 2022 sebesar 10% dari nilai besaran UMP tahun 2021.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta 1517/2021 yang berisi kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,85% saja atau sebesar 35 ribu Rupiah. Kebijakan yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2021 tersebut kemudian direvisi pada 16 Desember 2022. 

Revisi tentang kenaikan UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta 1395/2021 yang menyatakan kenaikan UMP sebesar 5,1% atau sebesar 225 ribu Rupiah. Berdasarkan perubahan tersebut maka Upah Minimum Provinsi 2022 tertinggi ada DKI Jakarta dengan nilai Rp 4.641.854,00. 

UMP Terendah di Propinsi Jawa Tengah

Jika DKI Jakarta memiliki nilai upah minimum provinsi tertinggi jika dibandingkan dengan 33 provinsi lain; maka provinsi yang memiliki UMP terendah berada di Jawa Tengah. UMP di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 lalu sebesar Rp 1.798.979,00 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,8% sehingga menjadi Rp 1.813.011 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 14.032,00. 

Berdasarkan kenaikan sebesar 0,85% tersebut menjadikan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan Upah Minimum Provinsi 2022 terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pada tahun sebelumnya provinsi dengan nilai UMP terendah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki nilai UMP sebesar Rp 1.765.000,00. 

Pada tahun 2022 ini UMP di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 4,03% atau sebesar Rp 75.915,53. Berdasarkan kenaikan tersebut maka UMP Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 ini menjadi Rp 1.840.915,53.

Perubahan Upah Minimum Provinsi 2022 didasarkan pada kondisi setiap daerah dan ditetapkan melalui keputusan gubernur atau kepala daerah masing – masing provinsi. Hal inilah yang menyebabkan setiap provinsi bisa memberikan kebijakan berupa kenaikan UMP yang tidak sama dengan rata – rata kenaikan UMP nasional sebesar 1,09%.

10.39.00 | 0 komentar | Read More

MENCEGAH PRAKTIK KORUPSI DEMI KEMBALINYA HAK RAKYAT

“ MENCEGAH PRAKTIK KORUPSI DEMI KEMBALINYA HAK RAKYAT “

“Kemudian dari pada itu membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah  darah indonesia dan memajukan kesejahteraan umum “. Kutipan dari kalimat UUD 1945 telah jelas mengatakan  tujuan berdiri negara adalah tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemakmuran dan kesejahteraan yang tidak hanya meliputi penyedian akses masyarakat terhadap sangan dan pangan saja tetapi pelayanan sosial diberbagai bidang seperti penyedian pelayanan  kesahatan, pendidikan, energi dan infrastruktur oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia.

Ilustrasi. (WJtoday/Yoga Enggar

Andai founding father negara kita yang telah menyusun UUD 1945 kita masih hidup, tergoresla hatinya. Undang-undang yang telah mereka susun sebagai dasar negara, kini dikhianati oleh oknum-oknum tikus negara. Siapa tikus tersebut ? apa dampak kepada masyarakat ? entahlah, terlalu banyak bila dicerita satu persatu. Tunggulah sejenak! akan kumulai pada bait berikut.

Apakah kamu pernah merasa akses pelayanan warga negara telah dirampas sekelompok orang atau individu untuk kepentingan kelompoknya atau dirinya sendiri. Merampas dana yang sebenarnya diperuntukkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat lalu dana tersebut dipakai secara agar mengeyangkan  individu atau kelompok mereka. Korupsi, kolusi daan nepotisme seakan menjadi budaya yang sudah mengakar dan  sukar untuk dibendung dengan tingkat kronis stadium empat. Pelaku tindak pidana korupi berasal dari mulai oknum pemerintahan, swata, pebisnis, politikus hingga kekuasaan terkecilpun seperti kepala desa ikut terseret godaaan pencurian uang negara. Eksodus besar-besaran terhadap harta negara bahkan mereka pelaku korupsi secara demonstratif memamerkan harta kekayaan seperti mobil mewah, rumah mewah, dan bepergian luar negeri dikala negara hampir bangkrut, sebagian besar masyarakat masih hidup dibawah garis kemiskinan. Tindakan mereka ini tidak memiliki “ sense crisis”.

Seakan tak habis diceritakan. Indonesia sekarang hanya menempati indeks korupsi sebesar 38. Korupsi diberbagai lini membuat lembaga anti rasuah KPK kerja ekstra. Berbagai cara dilakukan oleh koruptor untuk mengkorupsi uang negara mulai dari suap, gratifikasi hingga penggelapan pajak. Lambatnya proses izin adrimistrasi telah menjadikan suap sebagai perantara percepatan proses. Namun yang penulis takutkan, pengawas dan lembaga yang diawasi sama-sama melakukan tindak pidana korupsi, lalu siapa lagi yang bisa mengawasi ?. Negara ini pasti akan hancur, sebab hanya masalah bom waktu saja bila kondisi seperti tersebut dibiarkan secara terus-menerus.

Nukilan diatas mengambarkan kompleksitas permasalahan korupsi di negara Indonesia. Dikatakan kompleks karena mengakibatkan permasalah multi-dimensional. Ditambah tata kelola pemerintahan yang buruk. Atas kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah lembaga yang kridibel dan indepedensi dari pihak manapun yang saat ini masih melekat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kondisi sekarang ini sedang lagi menghadapi percobaan  dikebiri oleh beberapa pihak.

Kondisi tersebut semakin kritis manakala menilik kondisi existing berbagai sektor. Ketimpangan sosial, ekonomi, pembangunan, kesehatan, hingga pendidikan efek-multiplier yang ditimbulkan akibat korupsi. Dari segala aspek, aspek ekonomi yang paling dirasakan oleh masyarakat. Sebuah ironi, karena Indonesia dianugerahi sember kekayaan alam yang melimpah. Pembangunan dengan infrastruktur sebagai penyokong utama harusnya sudah bisa dirasakan benar-benar oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Untuk itu rencana dan strategi ini patut diperjuangkan dan direalisasikan.

Indonesia Without Corruption

Adanya korupsi telah membuat disparitas kesejahteraan masyarakat. Harapan indonesia bebas korupsi akan berunjung membuat hidup masyarakat sejahtera sesuai amanat UUD 1945 dan memiliki peradaban yang maju. Paling tidak itulah yang ada dibenak penulis selaku masyarakat biasa. Lalu bagaimana cara strategi agar korupsi di Indonesia bisa hilang ? Yuk kita ulas satu-persatu.

1. Penguatan Lembaga KPK

Pasca reformasi, Indonesia mempunyai sebuah lembaga antirasuah yang didirikan tahun 2002. Namun secara perlahan waktu lembaga ini mulai digoyang oleh beberapa pihak untuk dilemahkan mulai dari lolosnya calon pimpinan bermasalah, wacana revisi  UU KPK bahkan ada wacana KPK dibubarkan. Sebuah kemunduran bila KPK dilemahkan disaat situasi korupsi sangat kronis. Perlu penguatan terhadap lembaga KPK untuk bekerja secara represif dan independen tanpa di intervensi pihak manapun dalam rangka membangun peradaban yang maju dan menyelamatkan keberlangsungan kesejahteraan rakyat.

2. Pembukaan kantor cabang KPK di setiap provinsi

Hampir semua menyepakati, korupsi tidak hanya terjadi ditingkat pusat. Data menunjukkan korupsi juga terjadi ditingkat daerah. Sejatinya perilaku korupsi terjadi kurangnya pengawasan suatu lembaga terindepedensi.

Terlebih pembukaan kantor cabang KPK disetiap daerah dapat mempersempit perilaku korupsi. Kpk bisa lebih represif mengingat OTT KPK selama ini banyak terjadi di daerah-daerah. Secara geografis KPK akan diuntungkan lebih mudah bekerja. Artinya, dengan pembukaan kantor cabang ini akan menimbulkan efek jera terhadap perilaku korupsi.

3. Pendidikan anti korupsi dan edukasi kampanye anti korupsi

Pendidikan merupakan langkah investasi jangka panjang sebuah bangsa. Penanaman pendidikan dan penyuluhan anti korupsi sejak dini membentuk sikap mental masyarakat agar bisa memproteksi diri dari prilaku koruptif. Di pendidikan sikap anti monyentek saat ujian melambangkan sikap menolak budaya koru. Anti kompromi terhadap perilaku suap-menyuap untuk mendapatkan sesuatu merupakan salah satu output yang ingin dicapai.Hal ini Penulis juga rasakan manfaat setalah mengikuti sekolah pendidikan anti korupsi sebuah LSM.

4. Modal Kampanye

Salah satu alasan klasik sesorang elit politik  korupsi adalah mengembalikan modal kampanye. Negara perlu memberikan fasilitas berupa modal kampanye sesorang, tinggal bagaimana si calon yang bertarung di kontestasi politik hanya datang dengan modal pemikiran dan gagasan.

5. Laporan Masyarakat

Untuk menghilangkan praktik KKN  perlu usaha-usaha besar, sebab pada hakikatnya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat perlu didorong aktif dan kritis tehadap korupsi pada sekitarnya, lantaran korupsi  bisa dipantau langsung oleh masyrakat seperti kualitas pembangunan sebuah proyek yang tidak sesuai RAP bisa langsung dilaporkan oleh masyarakat terhadap lembaga KPK.

6. Lembaga Satu Pintu

Semrautnya permasalahan perizinan diakibatkan tata kelola yang buruk. Sudah pasti hal ini berdampak pada perilaku suap-menyuap agar proses perizinan cepat dikeluarkan. Berbagai mis-manajeman pemerintahan sudah saatnya jadi pembelajaran.

Apalagi Indonesia memiliki banyak pemerintah tingkat I dan tingkat II. Tata proses  perizinan menjadi hal penting untuk menghindari praktik perilaku suap. Maka perlu diharmonisasikan proses suatu perizinan melalui jalur satu pintu.

7. Sistem Akuntabel Dan Trasparansi

Salah satu sektor yang rawan dikorupsi adalah pengadaan barang dan jasa. Banyaknya manipulasi biaya merupakan indikasi praktik korupsi. Sudah semestinya pelelangan pengadaan barang dan jasa dilakukan akuntabel dan transparansi.

8. Penerapan E-budgeting

Terakhir, pencegahan korupsi bisa dimanfaatkan di era kecanggihan internet. Pencegahan korupsi akan mengembalikan hak rakyat dalam menikmati anggaran belanja negara secara utuh demi kesejahteraan warga negara. E-budgeting dapat mengontrol belanja dan pemakaian anggaran secara akuntabel dan trasparan oleh intitusi pemerintah pusat, daerah hingga tingkat kepala desa.

9. Penegakan Hukum Secara Tegas

Pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya sebatas OTT dan penjara, tapi perlu akal dan cara sistem yang dirubah. Sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas kurungan penjara bagi pelaku. Tetapi harus memiliki visi bagaimana Indonesia untuk 10, 100 tahun atau bahkan selama Indonesia berdiri.

Indonesia merupakan negara hukum. Artinya dimensi hukum harus menjadi perhatian besar dalam agenda pencegahan korupsi. Perlu dipikirkan efek jera apa yang akan membuat orang takut untuk melakukan korupsi, penerapan hukuman mati, pembukuan seluruh harta  dan pencabutan hak politik seorang koruptor misalnya ?

Dari sini dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak kepada ekonomi, pemerintahan, swasta teapi juga seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya bergantung pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi seluruh elemen bangsa Indonesia. Jika tidak kesejahteraan rakyat benar-benar menghilang, kemelaratan yang datang menghampiri.  

Penulis :

EGI FERDIAN

Mahasiswa Universitas Pertamina

Artikel ini diikutsertakan dalam lomba kategori tulisan jurnalis warga “ Ayo ikut berantas korupsi lewat karyamu” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

02.23.00 | 0 komentar | Read More

MULTIPLIER EFFECT KEPINDAHAN IBUKOTA NEGARA INDONESIA

MULTIPLIER EFFECT KEPINDAHAN IBUKOTA NEGARA INDONESIA

Doc Pribadi

Dalam perjalanan sejarah peradaban dunia, pemindahan ibukota negara merupakan perencanaan dan tindakan yang sangat lumrah dilakukan oleh suatu negara sepanjang perencanaan dan kalkulasi dilakukan dengan benar secara obyektif. Terdapat ada beberapa negara yang terlebih dahulu memindahkan ibukota negara ketempat yang baru seperti Korea Selatan.

Pemindahan ibukota negara ke tempat baru bukanlah tanpa alasan melainkan didorong berbagai motif dan latar belakang supaya negara tersebut berhasil dalam mencapai goalsnya.

Perlu diingat bahwa pemindahan ibukota negara lebih menjanjikan (perubahan) apabila dipertimbangkan dengan berbagai aspek mulai dari anggaran biaya, lokasi, luas lahan, dan daya tampung.

PERMASALAHAN KLASIK DI IBUKOTA

Jakarta salah satu kota terpadat didunia, banyak faktor menyebabkan laju pertumbuhan penduduk DKI terus meningkat setiap tahun, salah satunya adalah tingkat urbanisasi ke Jakarta yang mencapai 70.752 orang atau bertambah  tiap tahun.

Urbanisasi disebabkan adanya kesempatan kerja di perkotaan dan perbedaan selisih pendapatan upah minimum antara desa dan kota. Urbanisasi bisa menggerakkan roda perekonomian nasional melalui sektor informal perkotaan seperti pedagang kaki lima pada umumnya. Namun urbanisasi akan menimbulkan pengangguran baru diperkotaan bila tidak dikendalikan dengan baik.
\

Tingginya arus urbanisasi ke DKI Jakarta membuat jalanan tumpah ruah sehingga dipenuhi pengendara motor dan mobil. Akibatnya kemacetan menjadi problematika tertinggi dalam prioritas penyelesaian masalah di Jakarta. Belum lagi kondisi tersebut merambah ke pencamaran lingkungan, salah satu dampak yang ditimbulkan tentunya polusi udara yang kotor. Belum lagi persoalan penurunan permukaan tanah di jakarta, banyak isu yang mengatakan ibukota Jakarta akan tenggelam.

Kelayakan kota Jakarta sebagai ibukota jadi pertanyaan berbagai pihak, banyak yang mengatakan ibukota harus segera pindah terutama diluar pulau jawa. Permasalahan tersebut lahir atas terpusatnya pembangunan seperti pembangunan infrastrtuktur dan perekonomian terutama dipulau jawa telah menjadi primadona yang menggoda bagi pendatang untuk urban ke Jakarta.

Ekpekstasi dan urgensi kepindahan ibukota

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan pemindahan ibukota negara Republik Indonesia. Gagasan rencana pemindahan ibukota negara bukanlah gagasan baru bahkan telah terjadi sejak era presiden Soekarno yang kala itu menghendaki ibukota berada dipulau Kalimantan.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam memindahkan ibukota telah mempertimbangkan beberapa aspek penting untuk mengurangi beban ibukota mengingat Jakarta dengan berbagai kompleksitasnya  seperti banjir, kemacetan, polusi, penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap tahun.

Sebagai bagian identitas sebuah negara, ibukota merupakan karakteristik multifungsi sebuah kota seperti pusat bisnis, diplomatik antar negara, pusat ekonomi sehingga seringkali membuat ibukota menjadi sasaran utama kota urbanisasi. Kepindahan ibukota negara merupakan satu langkah besar untuk mengurangi beban kota DKI Jakarta sebagai pusat bisnis dan pemerintahan. Harapan kepindahan ibukota tentunya bukan sekedar pemindahan pusat pemerintahan semata, namun dapat menimbulkan multiplier effect bagi rakyat indonesia.

Pemerataan dan pembangunan ekonomi merupakan goals utama yang ingin dicapai pemerintah ketika benar-benar optimal dalam membangun ibukota baru. Biaya pemindahan ibukota baru disinyalir membutuhkan 400 triliyun rupiah. Memang biaya tersebut cukup mahal, namun apakah kita terus ingin pertahankan kota Jakarta sebagai ibukota ditengah tingginya arus urbanisasi dengan berbagai persoalan klasik lainnya yang tidak kunjung selesai pada setiap tahun.

Urbanisasi ke Jakarta bukan tanpa alasan mengingat denyut ekonomi Indonesia berada di jakarta dan sekitarnya, atau secara umum berada dipulau Jawa. Alhasil pembangunan infrastruktur untuk pendukung kegiatan ekonomi terpusat di Jawa.

Perpindahan ibukota negara diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect berupa meningkatnya mobilitas pembangunan apalagi dengan ditopangnya infrastruktur yang selama ini terpusat dipulau jawa. Percepatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh para investor yang memang dilibatkan oleh pemerintah dalam skema pembangunan.

Pembangunan infrastruktur diharapkan bisa memicu turunnya ketimpangan didaerah luar pulau jawa dan menggerakkan roda-roda perekonomian. Ada banyak jenis pekerjaan yang bisa dibuka oleh pemerintah. Sebab, sebuah kota yang dihadapkan pada kondisi sedang membangun membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Bila dioptimalkan dengan baik jadi sebuah momentum kesempatan  menurunkan pengangguran dan sentralisasi pembangunan.

Disisi lain pemerintah bisa mendesain kota yang ramah lingkungan berbasis energi bersih. Desain dan perancangan bisa dilakukan sejak dini dengan mudah mengingat jumlah penduduk dipulau Kalimantan yang disinyalir jadi tujuan ibukota baru belum terlalu ramai dihuni penduduk.

Energi terbarukan merupakan sebuah opsi yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah dalam kebutuhan energi seperti penggunaan transportasi publik berbasis ketenagalistrikan untuk mencapai sebuah kota ramah lingkungan secara terintegrasi, sudah sekiranya ibukota negara memiliki tempat tinggal yang nyaman terlebih bebas polusi seperti yang terjadi dikota Jakarta.

Akselerasi pembangunan ekonomi di ibukota baru harus mengkombinasikan  antara fasilitas infrastruktur dengan tingkat harga barang yang terjangkau di kalangan masyarakat. Sebab untuk menjaga stabilitas perekonomian haruslah menjaga harga yang terjangkau agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok. Harga yang tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat bisa memicu timbulnya orang miskin baru, hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat di pulau kalimantan dimana tingkat inflasi harga sebuah barang sangat tinggi. Tentunya pemindahan ibukota ke pulau kalimantan merupakan sebuah langkah strategis jangka panjang dalam menghilangkan Indonesia sentris yang selama ini kita rasakan.

Terlebih semua itu dapat terwujud dengan megakselerasikan antara penyediaan fasilitas infrastruktur tepat guna, desain kota bersih dengan energi terbarukan dalam upaya menghilangkan problematika ibukota jakarta selama ini.

Penulis :

EGI FERDIAN 

Mahasiswa Ekonomi Universitas Pertamina

01.55.00 | 0 komentar | Read More