MULTIPLIER EFFECT KEPINDAHAN IBUKOTA NEGARA INDONESIA

MULTIPLIER EFFECT KEPINDAHAN IBUKOTA NEGARA INDONESIA

Doc Pribadi

Dalam perjalanan sejarah peradaban dunia, pemindahan ibukota negara merupakan perencanaan dan tindakan yang sangat lumrah dilakukan oleh suatu negara sepanjang perencanaan dan kalkulasi dilakukan dengan benar secara obyektif. Terdapat ada beberapa negara yang terlebih dahulu memindahkan ibukota negara ketempat yang baru seperti Korea Selatan.

Pemindahan ibukota negara ke tempat baru bukanlah tanpa alasan melainkan didorong berbagai motif dan latar belakang supaya negara tersebut berhasil dalam mencapai goalsnya.

Perlu diingat bahwa pemindahan ibukota negara lebih menjanjikan (perubahan) apabila dipertimbangkan dengan berbagai aspek mulai dari anggaran biaya, lokasi, luas lahan, dan daya tampung.

PERMASALAHAN KLASIK DI IBUKOTA

Jakarta salah satu kota terpadat didunia, banyak faktor menyebabkan laju pertumbuhan penduduk DKI terus meningkat setiap tahun, salah satunya adalah tingkat urbanisasi ke Jakarta yang mencapai 70.752 orang atau bertambah  tiap tahun.

Urbanisasi disebabkan adanya kesempatan kerja di perkotaan dan perbedaan selisih pendapatan upah minimum antara desa dan kota. Urbanisasi bisa menggerakkan roda perekonomian nasional melalui sektor informal perkotaan seperti pedagang kaki lima pada umumnya. Namun urbanisasi akan menimbulkan pengangguran baru diperkotaan bila tidak dikendalikan dengan baik.
\

Tingginya arus urbanisasi ke DKI Jakarta membuat jalanan tumpah ruah sehingga dipenuhi pengendara motor dan mobil. Akibatnya kemacetan menjadi problematika tertinggi dalam prioritas penyelesaian masalah di Jakarta. Belum lagi kondisi tersebut merambah ke pencamaran lingkungan, salah satu dampak yang ditimbulkan tentunya polusi udara yang kotor. Belum lagi persoalan penurunan permukaan tanah di jakarta, banyak isu yang mengatakan ibukota Jakarta akan tenggelam.

Kelayakan kota Jakarta sebagai ibukota jadi pertanyaan berbagai pihak, banyak yang mengatakan ibukota harus segera pindah terutama diluar pulau jawa. Permasalahan tersebut lahir atas terpusatnya pembangunan seperti pembangunan infrastrtuktur dan perekonomian terutama dipulau jawa telah menjadi primadona yang menggoda bagi pendatang untuk urban ke Jakarta.

Ekpekstasi dan urgensi kepindahan ibukota

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan pemindahan ibukota negara Republik Indonesia. Gagasan rencana pemindahan ibukota negara bukanlah gagasan baru bahkan telah terjadi sejak era presiden Soekarno yang kala itu menghendaki ibukota berada dipulau Kalimantan.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam memindahkan ibukota telah mempertimbangkan beberapa aspek penting untuk mengurangi beban ibukota mengingat Jakarta dengan berbagai kompleksitasnya  seperti banjir, kemacetan, polusi, penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap tahun.

Sebagai bagian identitas sebuah negara, ibukota merupakan karakteristik multifungsi sebuah kota seperti pusat bisnis, diplomatik antar negara, pusat ekonomi sehingga seringkali membuat ibukota menjadi sasaran utama kota urbanisasi. Kepindahan ibukota negara merupakan satu langkah besar untuk mengurangi beban kota DKI Jakarta sebagai pusat bisnis dan pemerintahan. Harapan kepindahan ibukota tentunya bukan sekedar pemindahan pusat pemerintahan semata, namun dapat menimbulkan multiplier effect bagi rakyat indonesia.

Pemerataan dan pembangunan ekonomi merupakan goals utama yang ingin dicapai pemerintah ketika benar-benar optimal dalam membangun ibukota baru. Biaya pemindahan ibukota baru disinyalir membutuhkan 400 triliyun rupiah. Memang biaya tersebut cukup mahal, namun apakah kita terus ingin pertahankan kota Jakarta sebagai ibukota ditengah tingginya arus urbanisasi dengan berbagai persoalan klasik lainnya yang tidak kunjung selesai pada setiap tahun.

Urbanisasi ke Jakarta bukan tanpa alasan mengingat denyut ekonomi Indonesia berada di jakarta dan sekitarnya, atau secara umum berada dipulau Jawa. Alhasil pembangunan infrastruktur untuk pendukung kegiatan ekonomi terpusat di Jawa.

Perpindahan ibukota negara diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect berupa meningkatnya mobilitas pembangunan apalagi dengan ditopangnya infrastruktur yang selama ini terpusat dipulau jawa. Percepatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh para investor yang memang dilibatkan oleh pemerintah dalam skema pembangunan.

Pembangunan infrastruktur diharapkan bisa memicu turunnya ketimpangan didaerah luar pulau jawa dan menggerakkan roda-roda perekonomian. Ada banyak jenis pekerjaan yang bisa dibuka oleh pemerintah. Sebab, sebuah kota yang dihadapkan pada kondisi sedang membangun membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Bila dioptimalkan dengan baik jadi sebuah momentum kesempatan  menurunkan pengangguran dan sentralisasi pembangunan.

Disisi lain pemerintah bisa mendesain kota yang ramah lingkungan berbasis energi bersih. Desain dan perancangan bisa dilakukan sejak dini dengan mudah mengingat jumlah penduduk dipulau Kalimantan yang disinyalir jadi tujuan ibukota baru belum terlalu ramai dihuni penduduk.

Energi terbarukan merupakan sebuah opsi yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah dalam kebutuhan energi seperti penggunaan transportasi publik berbasis ketenagalistrikan untuk mencapai sebuah kota ramah lingkungan secara terintegrasi, sudah sekiranya ibukota negara memiliki tempat tinggal yang nyaman terlebih bebas polusi seperti yang terjadi dikota Jakarta.

Akselerasi pembangunan ekonomi di ibukota baru harus mengkombinasikan  antara fasilitas infrastruktur dengan tingkat harga barang yang terjangkau di kalangan masyarakat. Sebab untuk menjaga stabilitas perekonomian haruslah menjaga harga yang terjangkau agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok. Harga yang tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat bisa memicu timbulnya orang miskin baru, hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat di pulau kalimantan dimana tingkat inflasi harga sebuah barang sangat tinggi. Tentunya pemindahan ibukota ke pulau kalimantan merupakan sebuah langkah strategis jangka panjang dalam menghilangkan Indonesia sentris yang selama ini kita rasakan.

Terlebih semua itu dapat terwujud dengan megakselerasikan antara penyediaan fasilitas infrastruktur tepat guna, desain kota bersih dengan energi terbarukan dalam upaya menghilangkan problematika ibukota jakarta selama ini.

Penulis :

EGI FERDIAN 

Mahasiswa Ekonomi Universitas Pertamina